JAKARTA

Wali Kota Solo dan Padang Temui Menteri PKP, Minta Dukungan Perumahan dan PSU

5 November 2026 15 jam lalu
Bagikan: f 𝕏 t

JAKARTA, GerbangBerita.com – Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Kedua kepala daerah menyampaikan usulan pembangunan perumahan dan meminta dukungan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan di wilayah masing-masing.

Dalam pertemuan itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut menyampaikan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Heru menyebut, realisasi FLPP nasional per 4 November 2026 pukul 15.00 WIB mencapai 199.429 unit rumah dengan nilai penyaluran Rp24,85 triliun.

Di kawasan Solo Raya, penyaluran tercatat 4.113 unit dengan nilai Rp489,49 miliar di enam kabupaten, yakni Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Angka itu belum termasuk Kota Surakarta.

Sementara di Kota Padang, realisasi FLPP mencapai 582 unit dengan nilai Rp68,86 miliar, didukung 8 bank penyalur, 4 asosiasi pengembang, 46 pengembang, dan 58 kawasan perumahan.

“Capaian ini menunjukkan penyaluran FLPP telah menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk kawasan Solo Raya dan Kota Padang,” ujar Heru.

Wali Kota Surakarta Respati membawa usulan penataan kawasan sungai dan peningkatan kualitas ruang publik dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,1 miliar.

“Kami memohon kolaborasi melalui APBN untuk penataan kawasan sungai dan peningkatan kualitas kawasan publik,” ujar Respati.

Selain itu, Pemkot Surakarta mengusulkan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), terutama di sekitar Stasiun Jebres. Respati juga mengusulkan layanan shuttle gratis pagi dan sore hari dari kawasan permukiman menuju stasiun, serta kelanjutan pembangunan gedung B.

Menteri PKP mendorong pemerintah daerah menghadirkan terobosan dan memastikan program menghasilkan manfaat nyata.

“Biasanya sukses saja tanpa hasil. Ini kan tidak mungkin,” ujar Menteri PKP.

Menteri juga mendorong pemanfaatan Kredit Program Perumahan (KPP) bagi kontraktor, pengembang, distributor, dan toko bahan bangunan. Skemanya subsidi bunga sekitar 5 persen, sehingga beban bunga dari sekitar 11 persen menjadi sekitar 6 persen, dengan plafon hingga Rp20 miliar.

Penyaluran KPP secara keseluruhan disebut mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Khusus Kota Surakarta, tercatat sekitar Rp187 miliar dengan 1.016 penerima, 915 di antaranya untuk renovasi rumah.

Menteri juga menyampaikan rencana dukungan anggaran Rp1 triliun untuk program gentengisasi di Solo Raya, dengan cakupan satu kota dan lima kabupaten serta rencana penyaluran satu juta genteng.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly meminta dukungan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), terutama penyediaan PSU di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

Dari rencana 340 unit rumah, 138 unit merupakan tahap pertama dan 202 unit direncanakan tahap kedua tahun 2027. Pembangunan tahap pertama melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi, sedangkan Pemkot Padang telah mengupayakan PSU dengan nilai lebih dari Rp20 miliar. Sekitar 50-60 rumah disebut telah selesai dibangun.

“Kami memohon bantuan PSU untuk rumah-rumah yang belum terjangkau pembangunan infrastruktur, agar seluruh kawasan dapat dilengkapi fasilitas dasar,” ujar Fadly.

Fadly juga menyampaikan pembangunan 183 unit hunian di kawasan Sungkai yang didukung Kementerian PKP. Ia juga meminta fasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang ditempati masyarakat di kawasan aset PT Pelindo, meliputi Teluk Bayur sekitar 5,9 hektare, Gaung 14,4 hektare, dan Pelabuhan Muara 3,7 hektare. (*)

Bagikan: f 𝕏 t

Berita Terbaru