Nasional

Sekjen PB Pemuda Muslimin Indonesia Kritik POLIRAN: Jangan Abaikan Peran Organisasi Kepemudaan

31 Oktober 2026 8 menit lalu
Bagikan: f 𝕏 t

JAKARTA BARAT, GerbangBerita.com — Sekretaris Jenderal Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia, Muhammad Khairul Huda, menyoroti pentingnya pengelolaan program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) yang merupakan program nasional yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, agar tidak hanya berorientasi pada pelatihan dan penyaluran tenaga kerja, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat serta pembinaan karakter generasi muda.

Pandangan tersebut disampaikan di Sekretariat PB Pemuda Muslimin Indonesia, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026). Menurutnya, POLIRAN merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan pengangguran sekaligus mendukung upaya pencegahan kriminalitas melalui pendekatan sosial dan ekonomi.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan atau memperoleh pekerjaan. Lebih dari itu, diperlukan sistem pemberdayaan yang mampu membangun kemandirian, memperkuat karakter, dan menciptakan dampak berkelanjutan di tengah masyarakat.

“Jangan sampai program pemberdayaan yang bertujuan menyelesaikan persoalan pengangguran justru mengabaikan potensi masyarakat dan organisasi yang selama ini telah bekerja di tingkat akar rumput.”

Dalam perspektif Pemuda Muslimin Indonesia, pengangguran bukan semata-mata persoalan keterampilan teknis, melainkan juga berkaitan dengan kondisi mental, moral, kedisiplinan, dan lingkungan sosial generasi muda. Karena itu, pelatihan kerja perlu disertai pembinaan karakter serta pendampingan yang berkelanjutan.

Muhammad Khairul Huda menilai organisasi Islam dan organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis dalam mendukung tujuan tersebut. Dengan jaringan yang berakar di masyarakat, organisasi-organisasi ini memiliki potensi menjangkau pemuda hingga tingkat lokal, memahami kebutuhan masyarakat, dan membangun proses pembinaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Negara Jangan Berjalan Sendiri

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menempatkan POLIRAN sebagai ruang kolaborasi yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, lembaga pelatihan, pelaku usaha, dan komunitas lokal secara nyata.

Jika pelaksanaan program terlalu terpusat pada negara sebagai penyelenggara pelatihan sekaligus penyalur tenaga kerja, terdapat risiko bahwa ekosistem pemberdayaan yang telah dibangun masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai.

Kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan dorongan agar pelaksanaannya lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan. Negara tetap memegang peran penting dalam menyusun kebijakan, menyediakan dukungan, serta memastikan akuntabilitas program, sementara organisasi masyarakat perlu diberi kesempatan menjadi mitra strategis.

Menurutnya, keterlibatan organisasi kepemudaan dan organisasi Islam tidak boleh sekadar bersifat seremonial. Partisipasi tersebut harus diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, hingga evaluasi program.

Keberhasilan Harus Diukur dari Dampak Nyata

Pemuda Muslimin Indonesia mendorong agar POLIRAN memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari peningkatan akses kerja, tumbuhnya usaha mandiri, penguatan karakter pemuda, hingga keberlanjutan pemberdayaan di tingkat lokal.

Dengan pendekatan tersebut, program tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“Pemberdayaan pemuda tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan. Mereka membutuhkan kesempatan, pendampingan, pembinaan karakter, dan lingkungan sosial yang mendukung kemandirian,” demikian pokok pandangan Pemuda Muslimin Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan POLIRAN secara kolaboratif.

Pada akhirnya, pencegahan kriminalitas melalui pemberdayaan ekonomi merupakan tujuan yang patut didukung bersama. Namun, agar hasilnya optimal, negara perlu membuka ruang partisipasi yang setara bagi organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan jaringan di akar rumput.

POLIRAN akan lebih kuat apabila negara hadir sebagai fasilitator, dunia usaha membuka peluang, dan organisasi kepemudaan menjadi mitra aktif dalam membangun generasi muda yang mandiri, berkarakter, dan produktif.

Bagikan: f 𝕏 t

Berita Terbaru