Pemuda Muslimin Indonesia Soroti Kebijakan Ketenagakerjaan, Desak Perlindungan Buruh Lebih Adil

JAKARTA, Gerbangberita.com – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia menyampaikan sikap organisasi terkait kondisi ketenagakerjaan nasional. Mereka menilai masih terdapat sejumlah kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan pekerja.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (1/5/2026), organisasi tersebut tetap mengapresiasi upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Namun demikian, mereka menilai persoalan mendasar di sektor ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius.

Pemuda Muslimin Indonesia menyebut buruh merupakan salah satu pilar penting pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan dinilai harus mampu menghadirkan kepastian kerja, perlindungan, serta kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Sekretaris Jenderal Pemuda Muslimin Indonesia menyampaikan, terdapat beberapa isu yang perlu dibenahi, di antaranya sistem pengupahan, praktik kerja kontrak dan alih daya (outsourcing), perlindungan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi.

“Sudah saatnya pemuda tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai kekuatan moral dan sosial dalam memperjuangkan keadilan bagi buruh,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Mereka mendorong agar kebijakan pengupahan disusun lebih berkeadilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Selain itu, praktik kerja kontrak dan outsourcing yang dinilai merugikan pekerja diminta untuk ditata lebih tegas sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, organisasi tersebut juga menyoroti perlunya penguatan jaminan sosial bagi pekerja yang terkena PHK, termasuk peningkatan akses pelatihan keterampilan agar dapat kembali terserap di dunia kerja.

Selain substansi kebijakan, Pemuda Muslimin Indonesia meminta proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, serta masyarakat sipil.

Menurut mereka, keadilan sosial hanya dapat terwujud melalui keberpihakan yang jelas, dialog yang sehat, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.

Pada akhir pernyataannya, organisasi tersebut mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu ketenagakerjaan dan ikut mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada rakyat pekerja. (Agus Yusuf)