PB SEPMI Sampaikan Kritik dan Sejumlah Tuntutan kepada Wapres Gibran
JAKARTA, Gerbangberita.com – Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (PB SEPMI) menyampaikan kritik sekaligus sejumlah tuntutan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Sabtu (27/6/2026)
Dalam pernyataan resminya, PB SEPMI menilai pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Sekolah Rakyat, kondisi nilai tukar rupiah, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta munculnya kembali aksi mahasiswa yang mengusung isu “Reformasi Jilid II”.
PB SEPMI menyatakan kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan dan bukan didasarkan pada sentimen pribadi maupun politik.
Menurut PB SEPMI, Wakil Presiden telah melakukan berbagai kegiatan, seperti berdialog dengan mahasiswa dan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, organisasi tersebut menilai langkah tersebut perlu diikuti dengan kebijakan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Publik membutuhkan hasil konkret dari setiap dialog maupun kunjungan kerja. Kami berharap berbagai pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang jelas dan terukur,” demikian pernyataan PB SEPMI.
PB SEPMI juga berpandangan bahwa Wakil Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut memberikan penjelasan kepada publik serta berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah.
Selain itu, PB SEPMI menilai pendekatan komunikasi kepada generasi muda perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pelajar dan mahasiswa, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan daya beli masyarakat.
Dalam pernyataannya, PB SEPMI menegaskan kritik tersebut tidak berkaitan dengan latar belakang keluarga maupun isu politik dinasti. Organisasi itu menyatakan penilaian yang disampaikan semata-mata didasarkan pada kinerja penyelenggara pemerintahan.
Melalui pernyataan tersebut, PB SEPMI menyampaikan beberapa tuntutan kepada Wakil Presiden, yaitu:
- Membuka hasil evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada publik secara transparan.
- Melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam pengawasan pelaksanaan program MBG.
- Menjelaskan peta jalan pelaksanaan KDMP dan Sekolah Rakyat, termasuk target, indikator keberhasilan, serta alokasi anggaran.
- Menyampaikan strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
- Memastikan setiap dialog dengan pelajar dan mahasiswa ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret dan dapat diukur.
PB SEPMI berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program nasional.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan sikap PB SEPMI. Untuk memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, redaksi perlu memberikan ruang hak jawab atau tanggapan dari pihak Wakil Presiden maupun instansi terkait apabila berita dipublikasikan.
