Berita

Dua Anggota PUK F. SPTI Air Apa Adukan Dugaan Pencatutan Nama ke Polres Madina

20 November 2026 20 menit lalu
Bagikan: f 𝕏 t

MANDAILING NATAL, GerbangBerita.com – Dua anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI–K. SPSI) Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Warman dan Dasrul Hasan, mengadukan dugaan pencantuman nama dan identitas mereka tanpa persetujuan dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan organisasi ke Polres Mandailing Natal.

Keduanya mendatangi Polres Madina untuk menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas), didampingi Asmal, yang berdasarkan SK Nomor KEP.04/ORG/DPC-MADINA/VI/2025 merupakan Ketua PUK F. SPTI–K. SPSI Desa Air Apa.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan SK Nomor 22/ORG/PC.F.SPTI-K.SPSI/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang diterbitkan Pimpinan Cabang (PC) F. SPTI–K. SPSI Kabupaten Mandailing Natal. Dalam SK tersebut, nama Warman dan Dasrul Hasan tercantum dalam susunan kepengurusan yang diketuai AW.

Warman dan Dasrul Hasan menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk dimasukkan dalam susunan kepengurusan tersebut. Mereka juga mengaku tidak pernah menandatangani surat kesediaan, dokumen persetujuan, maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan nama dan identitas mereka.

“Kami tidak pernah menyatakan bersedia untuk dimasukkan dalam susunan kepengurusan tersebut. Kami juga tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada siapa pun untuk menggunakan nama dan identitas kami,” demikian pernyataan keduanya.

Mereka menegaskan, keberatan tersebut bukan berarti mengingkari status keanggotaan di PUK F. SPTI–K. SPSI Desa Air Apa. Keduanya mengaku tetap menjadi anggota di bawah kepengurusan Asmal, tetapi tidak pernah menyetujui pencantuman nama mereka dalam kepengurusan yang dipimpin AW.

Atas persoalan itu, keduanya meminta pihak penerbit SK memberikan penjelasan mengenai dasar pencantuman nama dan dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan kepengurusan.

Asmal Percayakan Penanganan kepada Polisi

Asmal mengatakan pihaknya mempercayakan penanganan pengaduan tersebut kepada Polres Mandailing Natal. Ia berharap polisi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen penerbitan SK serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Menurut Asmal, penggunaan nama dan identitas seseorang dalam susunan kepengurusan organisasi harus didasarkan pada persetujuan yang bersangkutan. Karena itu, persoalan tersebut perlu mendapat kejelasan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kami mempercayakan sepenuhnya penanganan pengaduan ini kepada Polres Mandailing Natal. Kami berharap persoalan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pencatutan nama atau penggunaan identitas tanpa persetujuan, persoalan ini akan kami tempuh melalui jalur hukum sampai memperoleh kejelasan dan kepastian hukum,” tegas Asmal.

Ia menambahkan, langkah pengaduan tersebut dilakukan untuk melindungi hak anggota sekaligus menjaga tertib administrasi dan legitimasi kepengurusan organisasi.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Pimpinan Cabang F. SPTI–K. SPSI Mandailing Natal maupun AW terkait keberatan kedua anggota tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Reporter: Muslimin

Bagikan: f 𝕏 t

Berita Terbaru