Jawa Timur

Konsumen Diminta Tak Takut Intimidasi Debt Collector, LPK-RI Jember Soroti BASTK

19 November 2026 7 jam lalu
Bagikan: f 𝕏 t

JEMBER, GerbangBerita.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPC LPK-RI) Jember, Victor Darmawan, mengingatkan konsumen perusahaan pembiayaan atau leasing agar memahami hak hukumnya saat menghadapi penagihan maupun penarikan kendaraan oleh debt collector.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya praktik penagihan yang diduga disertai tekanan, intimidasi hingga pemaksaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).

Menurut Victor, persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar ada atau tidaknya tanda tangan konsumen dalam BASTK, melainkan bagaimana proses penyerahan kendaraan tersebut berlangsung.

Ia menyebut, dalam sejumlah kejadian, konsumen dihadapkan pada beberapa orang penagih, kendaraan dihentikan di jalan, kunci kendaraan diambil hingga STNK ditahan. Bahkan, terdapat dugaan ancaman pelaporan pidana penggelapan apabila konsumen menolak menyerahkan kendaraan.

“Persoalannya bukan semata-mata konsumen menandatangani BASTK. Pertanyaan hukumnya adalah apakah penyerahan kendaraan benar-benar dilakukan secara sukarela atau karena tekanan, ancaman dan intimidasi,” tegas Victor, Kamis (19/11/2026).

Victor menjelaskan, BASTK merupakan dokumen administrasi yang mencatat proses penyerahan kendaraan. Namun, tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak konsumen untuk mempersoalkan proses penyerahan apabila terdapat dugaan paksaan.

Ia merujuk Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sah perjanjian dan cacat kehendak. Pasal 1321 mengatur bahwa kesepakatan tidak mempunyai kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Selain itu, Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUHPerdata juga mengatur mengenai paksaan sebagai alasan untuk mempersoalkan keabsahan suatu kesepakatan.

“Dengan demikian, BASTK yang ditandatangani karena adanya paksaan atau intimidasi dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum. Konsumen tidak otomatis kehilangan haknya hanya karena sudah membubuhkan tanda tangan,” jelasnya.

Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Sesuai Prosedur

Victor juga mengingatkan perusahaan pembiayaan agar memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme pengadilan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, menurut Victor, perjanjian pembiayaan maupun sertifikat jaminan fidusia tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan penarikan kendaraan melalui intimidasi atau tindakan sewenang-wenang.

“Perusahaan pembiayaan harus menjalankan eksekusi berdasarkan prosedur hukum. Jangan sampai hak penagihan digunakan sebagai alasan untuk menekan atau mengintimidasi konsumen,” ujarnya.

Ia juga meminta konsumen memeriksa kelengkapan administrasi jaminan fidusia sebelum menyetujui proses eksekusi kendaraan.

Dokumen yang perlu diperhatikan antara lain akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sertifikat jaminan fidusia, kesesuaian identitas debitur dan kendaraan, tanggal pembuatan serta pendaftaran jaminan, hingga dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk ketentuan Pasal 5 mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris.

Konsumen Diminta Kumpulkan Bukti

Untuk masyarakat yang mengalami dugaan penarikan kendaraan secara paksa atau pemaksaan penandatanganan BASTK, Victor menyarankan agar tidak terburu-buru mengambil tindakan yang justru dapat merugikan diri sendiri.

Konsumen dapat mengumpulkan bukti berupa rekaman video, foto, percakapan WhatsApp, identitas pihak yang melakukan penagihan serta keterangan saksi.

Selanjutnya, konsumen dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dan meminta klarifikasi mengenai proses penyerahan kendaraan.

Apabila ditemukan dugaan cacat kehendak, konsumen juga dapat menempuh upaya hukum untuk mempersoalkan BASTK. Pengaduan dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dapat ditempuh apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.

Victor menegaskan, konsumen tidak perlu takut menyampaikan keberatan apabila merasa haknya dilanggar. Namun, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perlawanan fisik dan mengutamakan pengumpulan bukti serta penyelesaian melalui jalur hukum.

“Jangan biarkan ketakutan membuat konsumen kehilangan hak-haknya. Apabila tidak setuju dengan penarikan kendaraan, sampaikan keberatan secara tegas dan minta perusahaan pembiayaan menjalankan prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, LPK-RI tidak bermaksud membenarkan konsumen yang mengabaikan kewajiban pembayaran cicilan. Namun, hak dan kewajiban konsumen maupun perusahaan pembiayaan harus berjalan seimbang.

“LPK-RI hadir untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, intimidasi ataupun pemaksaan dengan mengatasnamakan penagihan,” tutup Victor.

(**)

Bagikan: f 𝕏 t

Berita Terbaru