Hegemoni Sawit di Sumsel Disorot, Konflik Agraria dan Tumpang Tindih Ruang Perlu Dievaluasi
SUMATERA SELATAN, GerbangBerita.com – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan tidak hanya membawa kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari konflik agraria, kepastian batas Hak Guna Usaha (HGU), pengelolaan lingkungan, hingga potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan sektor pertambangan dan minyak dan gas bumi (migas).
Persoalan tersebut menjadi sorotan Yusri Arafat, S.H., M.H., praktisi hukum sekaligus pegiat tata ruang. Menurutnya, perkembangan industri sawit selama lebih dari dua dekade di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, seperti Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Musi Rawas, perlu diimbangi dengan pengawasan serta kepastian hukum yang kuat.
Di balik pertumbuhan investasi dan produksi perkebunan, pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak mengabaikan hak masyarakat, ketentuan perizinan, maupun kelestarian lingkungan.
Konflik Agraria dan Kepastian Batas HGU
Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan perkebunan sawit adalah konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat.
Ketidakjelasan batas wilayah, perbedaan klaim penguasaan tanah, serta belum tuntasnya penyelesaian sengketa lahan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.
Yusri menilai, keberadaan HGU harus menjadi perhatian utama dalam pengawasan perkebunan. HGU bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan dasar hukum yang menentukan batas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh perusahaan.
Karena itu, setiap informasi mengenai aktivitas perkebunan di luar batas HGU perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen pertanahan, peta konsesi, dan status penguasaan lahan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dan dokumen perizinan, instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan serta mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang telah lama menggantungkan kehidupan dari lahan pertanian dan perkebunan.
Dampak Lingkungan Perlu Menjadi Perhatian
Selain persoalan agraria, ekspansi perkebunan sawit juga perlu dilihat dari aspek lingkungan.
Sejumlah wilayah Sumatera Selatan memiliki ekosistem rawa, gambut, dan daerah aliran sungai yang rentan terhadap perubahan fungsi lahan.
Pembukaan lahan dan pembangunan kanal drainase, khususnya di kawasan gambut, harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan lingkungan. Pengeringan gambut yang tidak terkendali dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran pada musim kemarau.
Sementara itu, perubahan tutupan lahan dan terganggunya kawasan penyangga sungai berpotensi memengaruhi kondisi hidrologis serta meningkatkan risiko banjir dan genangan.
Menurut Yusri, perusahaan perkebunan harus menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari tanggung jawab usaha. Pengawasan pemerintah juga diperlukan agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan beban ekologis bagi masyarakat.
Kasus PT SMB Menjadi Bahan Evaluasi Tata Kelola Lahan
Persoalan pengelolaan lahan perkebunan juga menjadi perhatian di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya Kecamatan Tungkal Jaya dan wilayah sekitarnya.
Dalam analisisnya, Yusri menyoroti perkara PT Sentosa Mulia Bahagia (PT SMB) yang berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan di luar Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU).
Perkara tersebut, sebagaimana diuraikan penulis, mencakup penyitaan lahan oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin di wilayah Desa Peninggalan, Pangkalan Tungkal, dan Simpang Tungkal, serta proses hukum yang berkaitan dengan pengelolaan aset.
Kasus ini dinilai dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola perizinan dan pengawasan perkebunan di Sumatera Selatan.
Menurut Yusri, setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh perusahaan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemeriksaan perlu memperhatikan dokumen HGU, status tanah, batas wilayah, serta riwayat penguasaan lahan.
Ia juga menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum dapat memberikan kepastian bagi negara, perusahaan, maupun masyarakat.
Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Tungkal Jaya
Persoalan tata ruang di Musi Banyuasin semakin menarik perhatian karena terdapat berbagai kegiatan usaha sumber daya alam dalam wilayah yang berdekatan.
Yusri menyoroti keberadaan aktivitas perkebunan PT SMB, perizinan pertambangan batu bara PT Uci Jaya, serta kegiatan usaha migas PT Medco E&P Grissik Ltd di kawasan Tungkal Jaya dan sekitarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan pemeriksaan data spasial secara terpadu untuk memastikan batas wilayah dan kesesuaian masing-masing kegiatan usaha.
Tumpang tindih informasi perizinan maupun pemanfaatan ruang dapat menimbulkan persoalan apabila tidak didukung data yang akurat dan koordinasi antarlembaga.
Pada sektor pertambangan, pengawasan perlu mencakup kesesuaian wilayah izin, pengelolaan lingkungan, penggunaan jalan, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan lahan.
Sementara itu, kegiatan eksplorasi dan operasi migas, termasuk survei seismik, perlu memperhatikan keberadaan lahan garapan dan tanaman produktif masyarakat.
Mekanisme sosialisasi, pendataan, serta penyelesaian ganti kerugian apabila terdapat dampak terhadap hak masyarakat harus dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusri berpandangan, masyarakat harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum ketika aktivitas berbagai sektor usaha berlangsung di sekitar wilayah tempat tinggal maupun lahan penghidupan mereka.
Pemkab Muba dan DPRD Perlu Memperkuat Pengawasan
Dalam menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan lembaga legislatif dinilai memiliki peran penting sesuai kewenangan masing-masing.
Meskipun sejumlah kewenangan perizinan pertambangan dan migas berada di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam urusan tata ruang, pengawasan lingkungan sesuai kewenangan, pelayanan masyarakat, serta fasilitasi penyelesaian konflik.
Pemkab Muba perlu mendorong pemeriksaan batas wilayah desa, status penguasaan lahan, dan kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana tata ruang.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum.
Sementara itu, DPRD Muba dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan melibatkan instansi terkait, perusahaan, dan perwakilan masyarakat.
Pembahasan mengenai persoalan HGU, izin pertambangan, kegiatan migas, serta dampak lingkungan perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan juga diharapkan dapat mendorong koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk ATR/BPN, ESDM, dan instansi kehutanan, untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan ruang lintas sektor.
Selain itu, keadilan fiskal dan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil perlu menjadi bagian dari pembahasan pembangunan. Daerah penghasil sumber daya alam harus memperoleh manfaat pembangunan yang seimbang dengan kontribusi dan dampak kegiatan ekonomi di wilayahnya.
Audit Spasial dan Kebijakan Satu Peta
Yusri menilai, pembenahan tata kelola perkebunan sawit di Sumatera Selatan membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah audit spasial terhadap batas HGU, izin usaha pertambangan, kawasan hutan, dan wilayah operasi migas.
Penerapan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy juga perlu diperkuat agar data antarlembaga memiliki kesesuaian dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Yusri, pembangunan sektor perkebunan dan pertambangan tidak boleh hanya diukur berdasarkan produksi, investasi, dan kontribusi ekonomi. Perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
Persoalan tata kelola lahan dan pemanfaatan ruang di Musi Banyuasin perlu menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, perusahaan, dan masyarakat harus terlibat dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kekayaan alam Sumatera Selatan seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan menjadi sumber konflik berkepanjangan maupun persoalan lingkungan.
Oleh: Yusri Arafat, S.H., M.H.
Praktisi Hukum dan Pegiat Tata Ruang
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini merupakan opini dan analisis hukum yang disampaikan oleh penulis dalam kapasitas pribadi. Pandangan, pendapat, dan analisis yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi GerbangBerita.com melakukan penyuntingan tanpa mengubah substansi utama tulisan.
Penyebutan nama perusahaan dan pihak terkait dalam artikel ini dimaksudkan sebagai bagian dari pembahasan mengenai tata kelola sumber daya alam dan pemanfaatan ruang. Penyebutan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu di luar fakta dan putusan yang telah terverifikasi.
Redaksi GerbangBerita.com membuka ruang klarifikasi, koreksi, dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam tulisan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.