Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Pertanyakan Singkatnya Fit and Proper Test Kapolri
JAKARTA, GerbangBerita.com — Koalisi Aksi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Indonesia mempertanyakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri yang disebut berlangsung sekitar 22 hingga 30 menit.
Sorotan itu disampaikan dalam dialog publik dan konferensi pers di Condet Park, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Fit and Proper Test Kapolri Secepat Kilat: Untuk Rakyat atau untuk Penguasa?”
Koalisi menilai singkatnya waktu pelaksanaan perlu dijelaskan kepada masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah durasi tersebut cukup untuk mendalami kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen calon Kapolri dalam menegakkan hukum.
Lima organisasi terlibat dalam kegiatan itu, yakni Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP), Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), Koalisi Mahasiswa Pemerhati Anggaran Negara (KOMAPENA), serta Front Suara Rakyat Indonesia (FSRI).
Dalam konferensi pers, koalisi menegaskan bahwa persoalan yang mereka soroti bukan sekadar lamanya waktu uji kelayakan, melainkan sejauh mana proses tersebut mampu menguji kesiapan calon untuk memimpin institusi Polri.
Menurut mereka, Kapolri memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum. Karena itu, proses penentuan pemimpinnya harus memberi ruang bagi penilaian yang serius terhadap integritas dan kemampuan calon.
Koalisi tidak menyatakan bahwa proses yang berlangsung singkat otomatis menyalahi aturan. Namun, mereka meminta DPR RI menjelaskan dasar penilaian yang digunakan agar publik mengetahui pertimbangan di balik proses tersebut.
Ada empat tuntutan yang disampaikan dalam kegiatan itu.
Pertama, koalisi meminta Komisi III DPR RI membuka berita acara, catatan, dan materi penilaian fit and proper test secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, mereka meminta penilaian calon Kapolri benar-benar mempertimbangkan integritas, rekam jejak, profesionalitas, serta kemampuan menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan pihak.
Ketiga, koalisi mengingatkan agar penentuan pimpinan Polri tidak dipengaruhi kepentingan politik yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum.
Keempat, mereka mendesak DPR RI memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan uji kelayakan tersebut untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Koalisi menilai keterbukaan menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses yang dijalankan.
Mereka berharap DPR RI memberikan informasi yang cukup mengenai mekanisme dan pertimbangan penilaian calon Kapolri. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami proses tersebut berdasarkan fakta yang disampaikan secara terbuka.
Koalisi menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan transparansi dan pengawasan publik terhadap keputusan yang menyangkut kepemimpinan institusi penegak hukum.
Bagi mereka, proses penentuan Kapolri tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur formal. Keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat juga diperlukan agar keputusan yang diambil dapat dipahami dan dipercaya publik.
Reporter: Imam
