3.283 Warga Surabaya Keluhkan Data Desil, Dinsos Turun Langsung Cek Kondisi Ekonomi
SURABAYA, GerbangBerita.com – Persoalan ketidaksesuaian data desil masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Hingga awal September 2026, Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mencatat sebanyak 3.283 keluhan dari warga yang merasa posisi desil dalam data pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya.
Keluhan tersebut tidak hanya diterima melalui kantor Dinsos. Warga menyampaikannya melalui kelurahan, kecamatan hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Setiap laporan kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan. Tim survei Dinsos bersama unsur kelurahan turun untuk melihat secara langsung kondisi warga yang mengajukan keluhan.
Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, proses tersebut dilakukan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
“Tim survei kami langsung ke lapangan, ada juga yang ikut bersama pihak kelurahan,” ujar Antiek, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Antiek, hasil pengecekan lapangan menjadi dasar bagi Dinsos untuk mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat apabila ditemukan perbedaan antara kondisi warga dengan posisi desil yang tercatat.
“Sampai saat ini kami menerima sekitar 3.283. Dari hasil outreach, kami merekomendasikan untuk memperbarui ke pusat,” katanya.
Namun, Dinsos Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah posisi desil secara langsung. Peran pemerintah daerah dalam proses tersebut adalah melakukan verifikasi dan menyampaikan usulan perubahan berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Jadi Dinsos hanya sifatnya mengusulkan perubahan. Kami tidak bisa mengubah desil,” tegas Antiek.
Data desil yang digunakan pemerintah berasal dari Kementerian Sosial. Per 24 Agustus 2026, Dinsos Surabaya menerima data warga yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.
Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima sejumlah program bantuan dan intervensi sosial pemerintah.
Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sementara untuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), cakupannya sampai desil 5.
Karena posisi desil berkaitan dengan akses terhadap sejumlah program pemerintah, Dinsos Surabaya melakukan pemadanan data untuk memastikan status warga tidak semata-mata bergantung pada data pusat.
Data desil tersebut dibandingkan dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Setelah itu, pemeriksaan dilakukan berdasarkan nama dan alamat dengan melibatkan tim di tingkat kelurahan.
“Ketika kami mendapatkan data dari pusat, kami menggabungkan dan membandingkannya dengan data kemiskinan yang sudah ada di Kota Surabaya,” jelas Antiek.
Dari proses tersebut, warga yang tercatat dalam desil 1 sampai 5 tetapi berdasarkan pemeriksaan ternyata telah berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik dapat diusulkan untuk diperbarui datanya.
Sebaliknya, warga yang berada dalam desil 6 sampai 10 namun masih tercatat dalam data kemiskinan atau kelompok pra-miskin di Surabaya juga dapat diperiksa kembali.
Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian, Dinsos akan menyampaikan rekomendasi pembaruan kepada pemerintah pusat.
Warga juga memiliki jalur untuk mengajukan sanggahan secara mandiri apabila merasa posisi desilnya tidak sesuai. Pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui laman dtsen-form.bps.go.id.
Dengan proses verifikasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan data sosial ekonomi masyarakat tidak berhenti sebagai data administratif. Pemeriksaan langsung di lapangan menjadi bagian penting untuk melihat apakah kondisi warga masih sesuai dengan informasi yang tercatat.
Akurasi data menjadi penting karena data desil digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan maupun program intervensi sosial.
Bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai, Dinsos Surabaya mengarahkan agar pengajuan dilakukan melalui jalur yang tersedia dan dilengkapi informasi mengenai kondisi sebenarnya.
Reporter : Diky A
