PP SEMMI Tanggapi Dugaan Suap Aktivis: “Ini Cermin Matinya Demokrasi dan Upaya Membungkam Suara Kritis Mahasiswa”
JAKARTA, Gerbangberita.com – Pengurus Pusat Syarikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI) menyoroti dugaan praktik suap yang menyeret sejumlah aktivis mahasiswa dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Dugaan penerimaan uang oleh oknum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno saat aksi yang berlangsung pada 15 Juni 2026 dinilai sebagai ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi dan independensi gerakan mahasiswa.
Ketua Umum PP SEMMI, Zulhadi Ariza, menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya dugaan tersebut. Menurutnya, peristiwa itu tidak hanya mencederai integritas gerakan mahasiswa, tetapi juga menjadi alarm bagi kondisi demokrasi yang semakin rentan terhadap praktik-praktik pembungkaman suara kritis.
“Jika benar terjadi, maka ini bukan sekadar persoalan etik individu atau kelompok mahasiswa. Ini adalah bentuk nyata upaya membungkam suara rakyat melalui kekuatan materi. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berpendapat justru terancam oleh praktik suap yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Zulhadi saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (22/6/2026).
Zulhadi menegaskan bahwa mahasiswa selama ini dikenal sebagai kekuatan moral (moral force) dan agen perubahan (agent of change) yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi yang bertujuan membungkam gerakan mahasiswa harus ditolak dan diusut secara transparan.
Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya tekanan sosial di masyarakat, hingga maraknya kasus korupsi yang menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam situasi seperti itu, suara kritis mahasiswa justru semakin dibutuhkan.
“Rakyat membutuhkan keberanian kaum muda untuk menyampaikan kritik dan kontrol sosial. Namun jika suara itu dapat dibeli atau dibungkam dengan sejumlah uang, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya integritas aktivis, melainkan masa depan demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
PP SEMMI juga menilai bahwa dugaan praktik suap terhadap aktivis merupakan preseden buruk yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa. Apabila tidak diusut secara tuntas, kasus serupa berpotensi terus berulang dan menjadi budaya politik transaksional yang mengakar di kalangan generasi muda.
“Demokrasi tidak akan mati karena kritik yang keras. Demokrasi justru mati ketika suara kritis dibeli, ketika idealisme diperdagangkan, dan ketika kebenaran ditukar dengan kepentingan sesaat,” lanjut Zulhadi.
Karena itu, PP SEMMI mendesak aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai penerima maupun pemberi suap, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, PP SEMMI mengajak seluruh aktivis mahasiswa di Indonesia untuk tetap menjaga independensi gerakan, memperkuat integritas moral, serta tidak tunduk pada segala bentuk tekanan maupun kepentingan yang dapat mengkhianati amanat rakyat.
“Mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Jangan biarkan idealisme dijual murah. Jangan biarkan kampus kehilangan marwahnya sebagai ruang lahirnya pemikiran kritis dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.
