Pakar Serahkan Naskah Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove ke Pemerintah

JAKARTA, GerbangBerita.com — Sejumlah pakar, akademisi, dan peneliti menyerahkan naskah urgensi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jumat (2/10/2026).

Naskah tersebut disusun melalui pembahasan yang melibatkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Dokumen itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembentukan lembaga yang menangani pengelolaan gambut dan mangrove secara nasional.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan, keterlibatan akademisi dan peneliti penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove didukung hasil riset, pengalaman lapangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Pendekatan yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu memanfaatkan para pakar, para akademisi, para peneliti, itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang sangat baik,” kata Brian.

Ia berharap hasil penelitian dan praktik pengelolaan yang telah diterapkan di berbagai daerah dapat menjadi bagian dari rumusan kebijakan BP-GMN.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembentukan badan tersebut.

Menurutnya, masukan dari para ahli, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar perumusan kelembagaan berjalan secara partisipatif.

Hasil pembahasan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui proses administratif, termasuk rencana pengajuan izin prakarsa kepada Presiden sebagai bagian dari penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

Pengelolaan Gambut Didorong Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Pembentukan BP-GMN juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Upaya ini mencakup pelestarian lingkungan, pencegahan kebakaran, penerapan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Brian menegaskan, pelestarian gambut perlu berjalan beriringan dengan pengembangan sumber ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebakaran sekaligus membuka peluang usaha bagi warga.

“Kita berharap upaya pelestarian nantinya juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi kita mencegah terjadinya kebakaran, terjadinya bencana, di sisi lain kita berharap munculnya sumber-sumber ekonomi baru pada masyarakat yang menjaga dan mengelola lahan-lahan gambut tersebut,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, inovasi teknologi, kepakaran dosen, serta pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu usulan yang disampaikan ialah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik tentang perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di enam provinsi. Program ini dirancang untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan di lapangan.

Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut.

Perguruan tinggi juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis penelitian dan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan gambut dan mangrove.

Melalui kebijakan Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek mendorong hasil riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat agar dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Brian berharap naskah urgensi yang telah diserahkan dapat menjadi bahan penting dalam proses pembentukan BP-GMN.

Reporter: M. Khairul Huda

Redaksi GerbangBerita