PP SEMMI Hadirkan “Gaya Baru” dalam Menyampaikan Tuntutan dan Aspirasi melalui Policy Advocacy Movement
JAKARTA, Gerbangberita.com – Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia memperkenalkan pendekatan baru dalam gerakan mahasiswa melalui konsep policy advocacy movement sebagai strategi utama dalam menyampaikan tuntutan dan aspirasi publik. Pendekatan ini merupakan hasil dari Konsolidasi Nasional PP SEMMI yang melibatkan pengurus pusat, koordinator wilayah, dan pengurus daerah dari seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal PP SEMMI, Rizky Abdul Rojak, menyampaikan bahwa gerakan mahasiswa perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai kekuatan moral dan agen perubahan.
“PP SEMMI menghadirkan gaya baru dalam menyampaikan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Kami meyakini bahwa perjuangan mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga harus masuk ke ruang-ruang pengambilan kebijakan. Tuntutan di lapangan dan advokasi di meja kebijakan harus ditempuh secara bersamaan untuk memastikan perubahan benar-benar terjadi,” ujar Rizky.
Dalam pendekatan ini, aksi lapangan tetap menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran publik, menyuarakan keresahan masyarakat, dan memberikan tekanan moral kepada pengambil kebijakan. Namun, tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada aksi simbolik semata.
“Gerakan mahasiswa harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: setelah tuntutan disampaikan, apa langkah berikutnya? Di sinilah policy advocacy movement menjadi penting, karena kami tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi dan memastikan solusi tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konkret,” jelasnya.
Rizky menegaskan bahwa pola gerakan ini bukanlah upaya untuk mengurangi semangat perjuangan mahasiswa di lapangan, melainkan memperkuat daya dorong perubahan agar lebih terukur dan berdampak jangka panjang.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar lahir dari perpaduan antara tekanan publik dan keberanian untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
“Demonstrasi adalah bahasa keresahan rakyat, sedangkan advokasi kebijakan adalah jalan untuk menerjemahkan keresahan itu menjadi keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus saling menguatkan,” tegas Rizky.
PP SEMMI memandang bahwa berbagai persoalan bangsa saat ini, mulai dari tata kelola anggaran, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, hingga reformasi birokrasi, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, organisasi akan memperkuat tradisi intelektual melalui riset, forum diskusi, penyusunan policy paper, serta membangun jejaring kolaborasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah.
Bagi PP SEMMI, policy advocacy movement merupakan bagian dari ikhtiar organisasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus berkontribusi aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat tidak hanya terdengar, tetapi juga diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Inilah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai organisasi mahasiswa hadir sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan proses pengambilan keputusan,” tutup Rizky.
Melalui pendekatan ini, PP SEMMI berharap dapat menghadirkan gerakan mahasiswa yang kritis, solutif, dan berorientasi pada perubahan nyata, sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
