PB Pemuda Muslimin Indonesia, PP SEMMI, dan PB SEPMI Gelar Konsolidasi Nasional Bahas Evaluasi Program di Kabinet Merah Putih
JAKARTA, Gerbangberita.com – Organisasi Sayap Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang terdiri dari PB Pemuda Muslimin Indonesia, PP Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, dan PB Serikat Pelajar Muslimin Indonesia melaksanakan Konsolidasi Nasional dengan tema, “Evaluasi Program Kabinet Merah Putih dan Dampak Kongrit Terhadap Masyarakat” bertempat di Sekretariat Juang pada tanggal 30 April 2026. (30/4).
Dihadiri para pimpinan dan pengurus dari setiap organisasi, Konsolidasi Nasional dimulai dengan pembahasan Program Nasional yang sedang digulirkan oleh Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Dalam forum, Muhammad Kasman selaku Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia mengawali pembicaraan dan pemaparan terkait Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Manajemen Kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional.
“Program MBG ini adalah niat mulia Presiden Prabowo. Namun, niat mulia beliau banyak disalahgunakan di lapangan sehingga mengakibatkan praktik yang berdampak negatif terhadap masyarakat”. Ujar beliau sebagai prolog pada forum.
Beliau melanjutkan dengan berbagai data dan analisa perihal ketidaksesuaian antara program mulia dan kondisi di lapangan.
“Kita bisa lihat selalu terjadi kasus-kasus di SPPG seperti Keracunan, Dapur yang tidak sesuai dengan juknis, ataupun hal lainnya yang menjadikan citra program ini menjadi tercoreng”. Tambah pemuda asal Makassar tersebut.
Disesi berikutnya, Zulhadi Ariza selaku Ketua Umum PP SEMMI menjelaskan perihal Koperasi Desa Merah Putih.
“Kopdes Merah Putih itu tujuannya bagus. Bagaimana menghidupkan Koperasi sesuai konsep Wakil Presiden pertama, Moh Hatta. Walaupun ada sedikit ketidaktepatan karena koperasi harusnya didanai oleh anggota, bukan seperti sekarang yang terkesan korporasi”. Ujar beliau di kalimat pembuka.
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Yogyakarta tersebut menilai Program Koperasi Merah Putih ini memiliki tujuan yang baik walaupun menjadi shock culture dalam prakternya.
“Kita bisa melihat pemerintahan desa agak sedikit terganggu dengan adanya program ini karena berkurang anggaran desanya. Disisi lain juga anggaran yang seharusnya 1,6 M dilapangan malah menjadi 1M atau bahkan ada yang sampai 750juta realisasinya tuh. Kan kacau itu”. Tambah pemuda asal tanah minangkabau tersebut.
Sesi terakhir, giliran Fauzan Muharam selaku Ketua Umum PB SEPMI yang menjelaskan tentang Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat itu mengingatkan saya terhadap konsep yang dulu dijalankan HOS Tjokroaminoto yakni Moslem Nationaal Onderwijs. Namun, SR ini agak sedikit berbeda karena anggarannya diintervensi negara”. Ungkap beliau.
Beliapun menambahkan bahwa bagi SEPMI, Sekolah Rakyat ini harus diperkuat pengawasannya agar menjamin kelayakan anak-anak Indonesia dalam mengenyam bangku pendidikan walaupun banyak sekolah swasta yang terkena dampaknya.
“Alhamdulillah SR ini terealisasikan dengan cepat. Namun, harus ada pengawasan yang ketat agar dapat menjamin sistem pendidikan dan kualitas pendidikan sehingga anak-anak indonesia menjadi harapan bangsa dimasa yang akan datang. Tapi, harus diingat juga bahwa dengan adanya SR ini pemerintah harus mengelola dampaknya yakni sekolah swasta yang mungkin jadi berkurang siswanya”. Tambah pemuda asal garut tersebut.
Fauzan pun memandang sangatlah perlu pemerintah melalui Kementerian Sosial justru bekerjasama dengan sekolah swasta agar dapat mengefektifkan program ini.
Kesimpulannya, Hasil Konsolidasi Nasional ini akan dikirimkan ke Istana agar dapat menjadi catatan Presiden Prabowo perihal kondisi riil di lapangan terkait program yang sedang dilaksanakan. (Agus Yusuf)
