PB Pemuda Muslimin Desak Pemerintah Tak Cukup Pantau Hotspot, PBPH Harus Diperiksa
JAKARTA, GerbangBerita.com – Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia mendesak pemerintah tidak hanya mengandalkan data hotspot dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Minggu (23/08/2026)
Sekretaris Jenderal PB Pemuda Muslimin Indonesia, Muhamad Kairul Huda, meminta setiap titik panas yang terdeteksi segera diverifikasi di lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kebakaran serta menentukan langkah penanganannya.
Menurutnya, pemerintah juga harus memeriksa kesiapan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah kerja masing-masing.
Pemeriksaan tersebut, kata Kairul, perlu mencakup kesiapan personel, sarana pemadaman, patroli, sistem deteksi dini hingga ketersediaan sumber air.
“Jangan sampai informasi titik panas berhenti sebagai data satelit. Setiap indikasi harus segera diperiksa untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran dan menentukan langkah penanganannya,” kata Kairul.
Ia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi apabila hasil pemeriksaan menemukan pemegang PBPH tidak memenuhi kewajibannya dalam pencegahan karhutla.
Sanksi, menurut dia, harus diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk pembekuan atau pencabutan perizinan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
PB Pemuda Muslimin Indonesia juga mendesak aparat penegak hukum memproses dugaan tindak pidana apabila hasil penyelidikan menemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kebakaran.
“Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum harus dilakukan secara tegas, transparan dan berkeadilan,” ujarnya.
Kairul menegaskan penanganan karhutla juga harus mencakup pemulihan areal yang terbukti mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Ia menilai pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan saat kebakaran terjadi. Pengawasan terhadap wilayah rawan dan kesiapan pemegang izin harus berjalan secara berkelanjutan.
PB Pemuda Muslimin Indonesia meminta pemerintah memastikan seluruh pemegang PBPH menjalankan kewajibannya serta melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pencegahan karhutla di lapangan.
Reporter: Agus Yusuf
