500 Kendaraan Dinas Dairi Diduga Mati Pajak, Hambali Limbong Desak Pemkab Evaluasi Tata Kelola Aset
SIDIKALANG, GerbangBerita.com – Sebanyak 500 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi disebut diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Informasi tersebut disampaikan Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Hambali Limbong, Selasa (8/9/2026).
Hambali menyebut, jumlah kendaraan pelat merah yang diduga menunggak pajak itu masih berpotensi bertambah jika dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas milik Pemkab Dairi.
Ia pun mempertanyakan kondisi tersebut di tengah gencarnya pemerintah mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak.
“Bagaimana masyarakat mau patuh kalau pemerintah sendiri tidak memberikan contoh? Kita meminta masyarakat taat pajak, tetapi kendaraan dinas menunggak pajak,” ujar Hambali.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar soal pembayaran pajak kendaraan. Jika benar terdapat ratusan kendaraan dinas yang menunggak, kata dia, kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan aset dan anggaran di lingkungan Pemkab Dairi.
Hambali mempertanyakan bagaimana kewajiban rutin seperti pajak kendaraan bisa sampai menunggak dalam jumlah besar.
“Kalau kendaraan dinas sampai menunggak dalam jumlah besar, pertanyaannya bukan hanya siapa yang belum membayar, tetapi mengapa sistem pemda membiarkan kewajiban ini menjadi tunggakan,” katanya.
Ia menduga perlu ada evaluasi terhadap sistem penganggaran, administrasi aset, koordinasi antar-OPD hingga pengawasan kendaraan dinas yang selama ini berjalan.
Hambali juga meminta pajak kendaraan dinas diperhitungkan sejak awal sebagai bagian dari biaya kepemilikan dan operasional aset.
Menurut dia, setiap OPD yang menggunakan kendaraan dinas harus memiliki penanggung jawab yang jelas, termasuk memastikan pajak kendaraan dibayarkan tepat waktu.
“Harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap kendaraan. Jangan sampai kendaraan digunakan setiap hari, tetapi kewajiban pajaknya tidak terpantau,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Dairi segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap seluruh kendaraan dinas, baik mengenai status pajak, kondisi kendaraan maupun keberadaan aset tersebut.
Redaksi GerbangBerita membuka ruang bagi Pemkab Dairi, Bagian Aset, Bapenda maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan konfirmasi, klarifikasi dan hak jawab atas informasi tersebut.
Reporter : Imam
