Tarif Parkir Rajawali Village Disorot, Massa Datangi Kantor Wali Kota Palembang
PALEMBANG, Gerbangberita.com – Puluhan massa gabungan aktivis dan pengusaha menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Palembang, Senin (8/6/2026). Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengambil tindakan terhadap pengelolaan parkir di kawasan Rajawali Village yang dikelola PT Kuala Permai.
Dalam aksinya, massa menyoroti tarif parkir yang dinilai terlalu tinggi dan membebani pengunjung. Selain itu, mereka juga mempertanyakan legalitas operasional perusahaan serta kontribusi pendapatan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
Koordinator aksi, Ramogers, mengatakan pihaknya meminta pemerintah segera melakukan penertiban dan pemeriksaan terhadap pengelolaan parkir tersebut.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas. Banyak masyarakat mengeluhkan tarif parkir yang dianggap tidak wajar. Selain itu, kami juga mempertanyakan kejelasan pengelolaannya dan apakah ada kontribusinya terhadap PAD Kota Palembang,” kata Ramogers saat menyampaikan orasi.
Menurutnya, apabila pengelolaan parkir dilakukan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi daerah, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kota Palembang, Mauliddin, menyampaikan bahwa PT Kuala Permai hingga saat ini belum memiliki perizinan usaha yang dipersyaratkan.
“Berdasarkan hasil rapat yang sudah dilakukan, PT Kuala Permai memang belum memiliki izin. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari peserta aksi yang meminta Pemkot Palembang segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah segera menindaklanjuti temuan terkait perizinan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir di kawasan Rajawali Village. (**)
