Sumsel

PLN dan Komisi XII DPR RI Percepat Pemerataan Listrik Desa di Sumsel dan Jambi

22 November 2026 27 detik lalu
Bagikan: f 𝕏 t

PALEMBANG, GerbangBerita.com – PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI mendorong percepatan pemerataan akses listrik di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Langkah tersebut difokuskan pada pembangunan jaringan listrik desa, bantuan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.

Komitmen itu dibahas dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari desa yang belum teraliri listrik, keterbatasan jaringan distribusi, hingga kebutuhan pasokan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pemerataan listrik harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik perlu mendapatkan akses energi yang memadai.

Ia juga mendorong pemanfaatan PLTS komunal sebagai alternatif bagi desa yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji,” ujar Sugeng.

Dari sisi pemerintah pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menyampaikan bahwa pemerataan kelistrikan diukur melalui rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga.

Kementerian ESDM juga merencanakan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Forum tersebut bertujuan menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan program di lapangan.

Wanhar mengingatkan agar aspek administrasi dan perizinan, terutama untuk pembangunan PLTS komunal, dipersiapkan sejak awal sehingga pelaksanaan program tidak terkendala.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan, Hendriansyah, yang mewakili Gubernur Sumsel, mengungkapkan masih terdapat 21 desa di Sumatera Selatan yang membutuhkan akses listrik berdasarkan data pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menghimpun usulan lokasi prioritas pembangunan listrik desa.

Selain itu, Hendriansyah menyoroti pentingnya penerapan standar teknis ketenagalistrikan dalam pembangunan jaringan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini diperlukan agar infrastruktur yang dibangun memenuhi ketentuan keselamatan dan menjaga kualitas pelayanan listrik.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar, menyatakan PLN siap mempercepat pelaksanaan program elektrifikasi desa, termasuk pembangunan jaringan dan penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Menurut Diksi, PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan. Sementara itu, pembangunan jaringan listrik di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan saat ini masih berlangsung.

PLN juga melakukan pemeriksaan kondisi tiang listrik di sejumlah wilayah untuk mengidentifikasi infrastruktur yang perlu diganti. Selain itu, perusahaan menyiapkan transformator dengan kapasitas sesuai kebutuhan guna memperbaiki kualitas tegangan dan menjaga keandalan pasokan listrik.

“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan,” kata Diksi.

Ia menambahkan, akses listrik di wilayah perdesaan diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan, usaha masyarakat, serta kebutuhan rumah tangga.

Terkait rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN akan mengupayakan agar penyusunan studi kelayakan dapat berjalan bersamaan dengan proses pengurusan sertifikat lahan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat persiapan pembangunan tanpa mengabaikan persyaratan teknis dan administrasi.

Sinergi PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan desa yang belum mendapatkan akses listrik.

Pemerataan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi kebutuhan dasar untuk menunjang pendidikan, produktivitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan.

Reporter: M Kamil

Bagikan: f 𝕏 t

Berita Terbaru