Menhut dan BNPB Tinjau Karhutla di OKI, 11 Fire Spot Terdeteksi di Sumsel
KAYUAGUNG, GerbangBerita.com — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).
Peninjauan dilakukan di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, Kayuagung. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki.
Pertemuan tersebut membahas kondisi wilayah rawan karhutla, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah percepatan penanganan kebakaran di lapangan.
Raja Juli mengatakan penurunan jumlah hotspot di sejumlah wilayah menjadi perkembangan positif. Namun, kondisi itu tidak boleh membuat kewaspadaan diturunkan, khususnya di kawasan lahan gambut.
Menurutnya, pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci pengendalian karhutla. Respons cepat diperlukan sebelum api meluas.
“Pada lahan gambut, api bisa tetap membara di bawah permukaan meski tidak terlihat. Karena itu, pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif dan berulang,” ujar Raja Juli.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan asap tidak selalu ditandai dengan adanya api yang terlihat di permukaan.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” katanya.
Sementara itu, Suharyanto menjelaskan bahwa hotspot yang terdeteksi satelit harus melalui proses verifikasi sebelum dinyatakan sebagai kebakaran.
Verifikasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah sarana, termasuk helikopter dan drone.
Di Sumatera Selatan, dari 37 hotspot berkekuatan tinggi yang terpantau, hasil verifikasi menunjukkan 11 titik merupakan fire spot. Pemerintah menargetkan titik-titik tersebut segera dikendalikan.
Selain pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Langkah tersebut memanfaatkan potensi hujan pada 1-6 September 2026 berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” ujar Suharyanto.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor dan wilayah.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” katanya.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan karakter wilayah OKI yang luas serta banyak memiliki lahan rawa dan gambut membuat pengendalian karhutla membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Menurutnya, penguatan personel, sarana prasarana, sistem deteksi dini dan kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi potensi kebakaran.
“OKI memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter lahan yang sebagian besar berupa rawa dan gambut. Karena itu, kami membutuhkan penguatan kolaborasi, personel, sarana prasarana dan deteksi dini,” ujar Muchendi.
Muchendi menyebut sejumlah perusahaan juga telah menyiapkan personel dan regu inti untuk membantu penanganan karhutla.
“Perusahaan juga kami dorong untuk mengambil peran. Saat ini telah dibentuk 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan yang siap mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Ia menegaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan, deteksi dini, kecepatan penyampaian informasi dan mobilisasi personel menjadi bagian penting untuk mencegah api meluas.
Pemkab OKI memastikan koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat agar respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan risiko meluasnya karhutla, terutama di wilayah yang memiliki karakter lahan rawa dan gambut. (*)
