Ekonom Unesa Nilai Suahasil Pilihan Tepat, Soroti Dana Transfer ke Daerah

JAKARTA, GerbangBerita.com — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki kepercayaan pasar sekaligus membenahi hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan merupakan pilihan yang tepat di tengah tantangan pengelolaan fiskal dan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi.

“Bagi saya pribadi, ini adalah pilihan yang tepat dan harus segera diambil oleh Presiden. Keributan terkait masalah keuangan, salah satunya soal dana bagi hasil antara pusat dan daerah, bisa segera dipadamkan,” ujar Hendry saat diwawancarai GerbangBerita.com, Senin (14/9/2026).

Menurut Hendry, Suahasil memiliki bekal yang cukup kuat, baik dari sisi akademik maupun pengalaman di pemerintahan.

Suahasil merupakan ekonom dan akademisi yang menempuh pendidikan hingga jenjang doktor bidang ekonomi. Ia juga pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Kariernya di pemerintahan juga cukup panjang. Suahasil pernah menduduki sejumlah posisi di Kementerian Keuangan, termasuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sebelum kemudian dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan.

“Secara karier, Pak Suahasil memiliki pengalaman yang cukup luas di Kementerian Keuangan,” kata Hendry.

Transfer ke Daerah Jadi Perhatian

Bagi Hendry, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian Menkeu baru adalah hubungan keuangan pusat dan daerah, terutama terkait transfer dana.

Ia melihat pergantian menteri bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut dia, kepastian mengenai kebijakan transfer penting bagi daerah karena berkaitan langsung dengan ruang fiskal dan pembiayaan berbagai program.

“Beliau yang tahu pastinya. Tapi semoga saja ini juga menjadi bagian dari respons Presiden terhadap keluhan masyarakat daerah kepada pemerintah pusat, terutama soal transfer dana ke daerah,” ujarnya.

Transfer ke Daerah (TKD) sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam hubungan fiskal pusat dan daerah. Dana tersebut menopang berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pelayanan publik dan pembangunan.

Hendry tidak menyebut pergantian Menteri Keuangan sebagai keputusan yang bisa dilepaskan dari kewenangan Presiden. Menurut dia, alasan pasti di balik pergantian tersebut tentu hanya Presiden yang mengetahui.

Komunikasi Ekonomi Jangan Bikin Pasar Gelisah

Selain persoalan transfer ke daerah, Hendry menyoroti cara pemerintah menyampaikan kebijakan ekonomi.

Ia menilai komunikasi pejabat pemerintah perlu lebih hati-hati dan konsisten. Pernyataan yang berubah-ubah atau menimbulkan ketidakpastian, menurut dia, dapat berpengaruh terhadap persepsi pelaku pasar.

“Gaya komunikasi yang menyebabkan masalah di pasar tentu perlu diperhatikan. Pernyataan mengenai ekonomi harus mampu menjaga pasar tetap stabil,” ujarnya.

Hendry juga mencermati pergerakan sejumlah saham bank besar setelah pergantian Menteri Keuangan. Ia menyebut saham BCA, BNI, Bank Mandiri dan BRI mengalami kenaikan.

Meski demikian, pergerakan saham dalam satu hari belum cukup untuk menyimpulkan arah kepercayaan pasar secara keseluruhan. Kondisi pasar tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk sentimen investor dan perkembangan ekonomi global maupun domestik.

APBN dan Program Besar Jadi Ujian

Menurut Hendry, pekerjaan Suahasil tidak akan ringan. Salah satu yang perlu dijaga adalah disiplin fiskal ketika pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas dengan kebutuhan anggaran yang besar.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, membutuhkan dukungan anggaran yang tidak kecil. Di saat bersamaan, pemerintah juga harus menjalankan berbagai program dan proyek strategis lainnya.

“Kita lihat nanti. APBN memang mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk beberapa proyek seperti MBG dan lainnya. Ini pasti menjadi tantangan yang besar dalam mencapai efisiensi,” kata Hendry.

Karena itu, ia menilai Suahasil perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pemerintah, kesehatan APBN dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan defisit juga perlu diperhatikan agar pengelolaan fiskal tetap kredibel.

Perkuat Sinergi dengan Bank Indonesia

Hendry juga berharap hubungan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia semakin erat.

Menurut dia, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.

“Semoga kerja sama dan sinergi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang baru semakin erat,” kata Hendry.

Bagi Suahasil, tantangan pertamanya bukan hanya menjaga APBN tetap sehat. Ia juga harus memastikan kebijakan fiskal mampu menjawab kebutuhan pembangunan, memberikan kepastian bagi daerah dan tetap menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Reporter: Diky A