Di Balik Ribuan Sumur Minyak Muba, Ada Persoalan Keselamatan dan Lingkungan
MUSI BANYUASIN, GerbangBerita.com – Aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat di kawasan Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), masih menyisakan persoalan penataan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Kondisi ini menjadi perhatian aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina yang turun langsung meninjau kawasan tersebut, Rabu (11/11/2026).
Peninjauan itu dihadiri Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, Bupati Muba H. Toha Tohet, perwakilan SKK Migas Sumbagsel Bambang, Pertamina, serta unsur terkait lainnya.
Kapolda Sumsel mengatakan, penataan diperlukan untuk memastikan aktivitas sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pasalnya, masih terdapat aktivitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, hingga persoalan sosial. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan sumur minyak tidak berjalan tanpa pengawasan.
Kapolda menyebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam penataan sumur minyak masyarakat. Ke depan, pengelolaan diharapkan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
“Kawasan ini harus ditata dengan lebih baik. Semua pihak perlu memiliki kesamaan persepsi agar pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai prosedur dan kaidah pertambangan yang berlaku,” ujarnya.
Selain persoalan pengelolaan, penggunaan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama pihak terkait mendorong agar operasional sumur minyak mengutamakan masyarakat Muba, meskipun pemilik sumur berasal dari luar daerah.
Aspek keselamatan kerja turut menjadi sorotan. Aktivitas pekerjaan di malam hari diminta untuk dihindari guna mengurangi risiko kecelakaan, termasuk potensi bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.
Pengaturan jam kerja, kondisi fisik pekerja, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika juga dinilai penting. Pendataan identitas pekerja dan setiap orang yang beraktivitas di kawasan sumur minyak akan diperketat agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Sementara itu, Bupati Muba H. Toha Tohet mengatakan pemerintah daerah akan mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, potensi minyak bumi di Muba harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Toha juga meminta pemilik sumur mengikuti ketentuan penataan yang telah disepakati. Fasilitas operasional perlu dibangun lebih terorganisasi agar kawasan tidak semrawut dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dari sisi produksi, persetujuan terhadap titik sumur serta tahapan koordinasi dengan Pertamina dan tim gabungan menjadi bagian dari mekanisme yang harus dipenuhi sebelum pengelolaan dan penyaluran hasil produksi dilaksanakan.
Transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar pemilik sumur, pekerja, koperasi, dan masyarakat memahami hak serta kewajiban masing-masing.
Kepala SKK Migas Sumbagsel Bambang menambahkan, penataan sumur minyak masyarakat bukan hanya menyangkut aktivitas produksi, tetapi juga keselamatan pekerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kawasan Hindoli diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan sumur minyak masyarakat yang lebih tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir.
Penataan sumur minyak di Hindoli kini menjadi pekerjaan bersama. Selain memastikan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan, seluruh pihak dituntut memastikan aktivitas tersebut tidak mengabaikan keselamatan pekerja, ketentuan hukum, dan kelestarian lingkungan.
(**)