Aktivitas PETI Diduga Masih Berlangsung di Madina, Aktivis HMI Desak Evaluasi Satgas
MANDAILING NATAL, GerbangBerita.com — Dugaan masih berlangsungnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mendapat sorotan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Aktivis HMI Mhd Muslimin Pulungan mendesak Kapolda Sumatera Utara mengevaluasi penanganan PETI di Madina, termasuk kinerja Kapolres dan Wakapolres Madina yang disebut ditugaskan memimpin Satgas Penanganan PETI.
Muslimin juga meminta Polda Sumut mengambil alih penanganan apabila hasil evaluasi menunjukkan penanganan di tingkat Polres tidak berjalan efektif.
“Kalau pimpinan Satgas sudah Wakapolres, tetapi PETI masih diduga beroperasi di sejumlah titik, Kapolda Sumut harus melakukan evaluasi. Kalau memang tidak mampu, copot dan ambil alih penanganannya,” tegas Muslimin.
Menurut dia, dugaan aktivitas PETI masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya di wilayah Kotanopan dan Batang Natal. Karena itu, penanganan dinilai tidak cukup dilakukan melalui operasi penertiban yang bersifat sementara.
Muslimin meminta penindakan diikuti proses hukum dan pengawasan setelah operasi, sehingga lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Jangan modelnya datang, foto, sita mesin, lalu pulang. Beberapa hari kemudian aktivitas muncul lagi. Kalau begitu, yang harus dibenahi bukan hanya tambangnya, tetapi juga sistem penanganannya,” ujarnya.
Ia juga mendorong Polda Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PETI Madina. Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup pemetaan lokasi, hasil operasi, tindak lanjut perkara, pengawasan pascapenertiban, hingga penelusuran pihak yang diduga menjadi pemodal atau pendukung kegiatan PETI.
“Bongkar dari hulu sampai hilir. Siapa pemodalnya, siapa pemilik alat berat, siapa pemasok BBM, siapa pengangkut dan siapa penampung hasil tambangnya. Jangan pekerja kecil terus yang dijadikan sasaran,” katanya.
Muslimin menilai Kotanopan dan Batang Natal perlu mendapat perhatian dalam pengawasan karena dugaan aktivitas PETI di wilayah tersebut masih menjadi sorotan masyarakat.
Ia menegaskan, desakan evaluasi terhadap Kapolres dan pimpinan Satgas bukan tuduhan bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran hukum.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal komando dan tanggung jawab. Kalau pimpinan Satgas dinilai tidak mampu memastikan mandat penanganan PETI berjalan efektif, Kapolda harus berani mengevaluasi dan mengambil langkah sesuai mekanisme institusional,” tegasnya.
Muslimin berharap penanganan PETI di Madina tidak berhenti pada kegiatan penertiban, tetapi menghasilkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan.
“Madina tidak butuh seremoni. Rakyat butuh kepastian. Kalau PETI masih tumbuh, evaluasi Kapolres dan pimpinan Satgas. Kalau tidak mampu, copot dan Polda ambil alih,” pungkas Muslimin. (*)
