Berita

Warga Kadumalati Tunggu Realisasi Pembangunan Jalan pada Maret 2027

10 November 2026 1 minggu lalu
Bagikan: f 𝕏 t

PANDEGLANG, GerbangBerita.com – Kerusakan jalan di Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, yang telah berlangsung bertahun-tahun belum juga mendapat penanganan. Meski berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), warga hingga kini masih harus menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan.

Kerusakan tersebut disebut telah mengganggu aktivitas masyarakat, memicu kecelakaan, hingga menyebabkan banjir di sejumlah titik. Kondisi ini mendorong Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAD) mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

Baca Juga:

Kepala Desa Kadumalati, Asdo, mengatakan masyarakat sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang dinilai tidak layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya. Karena itu, masyarakat membutuhkan kepastian penanganan, bukan sekadar janji tanpa realisasi.

Keluhan tersebut disampaikan Asdo di Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Rabu (4/11/2026).

Terkait tuntutan warga, terdapat surat kesepakatan yang ditandatangani Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian, S.T., Camat Sindangresmi Eka Rahmawijaya, S.Sos., M.A., Koordinator Jaringan DPP GRANAD Fauzi, serta Koordinator Lapangan DPP GRANAD M. Ibnu Shaleh, S.H.

Dalam kesepakatan tersebut, pembangunan jalan Desa Kadumalati dijadwalkan direalisasikan pada Maret 2027.

DPP GRANAD meminta pemerintah daerah memegang komitmen tersebut dan memastikan pembangunan benar-benar terlaksana sesuai jadwal. Kesepakatan tertulis itu dinilai harus menjadi dasar pengawalan bersama agar aspirasi masyarakat tidak kembali berhenti pada tahap perencanaan.

Koordinator Jaringan DPP GRANAD, Fauzi, yang merupakan putra daerah Kadumalati, bersama Koordinator Lapangan M. Ibnu Shaleh, S.H., menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pembangunan direalisasikan.

Mereka juga meminta DPRD Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya DPUPR dalam menangani kebutuhan infrastruktur masyarakat.

GRANAD menyatakan akan menempuh langkah pengaduan kepada instansi terkait di tingkat kementerian apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons terhadap tuntutan warga.

Organisasi tersebut juga mendesak evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR Pandeglang atas penanganan persoalan infrastruktur di wilayah tersebut. Evaluasi terhadap Bupati Pandeglang turut diminta apabila pembangunan yang telah disepakati kembali tidak terlaksana.

“Jika sampai Maret 2027 pembangunan tidak direalisasikan, GRANAD bersama masyarakat Desa Kadumalati dan organisasi Cipayung Plus siap menggelar aksi di kantor DPUPR, Kantor Bupati, dan DPRD Pandeglang. Kami juga akan menempuh jalur pengaduan melalui lembaga yang berwenang,” tegas Fauzi.

GRANAD menilai persoalan jalan Kadumalati tidak boleh terus berlarut-larut. Infrastruktur jalan bukan hanya menunjang mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, akses pelayanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kini, warga menunggu pembuktian atas kesepakatan yang telah dibuat. Maret 2027 menjadi tenggat yang harus diperhatikan pemerintah daerah agar persoalan kerusakan jalan yang telah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat tidak kembali tanpa kepastian.

(**)

Bagikan: f 𝕏 t

Berita Terbaru