Pemkot Palembang Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla dan Cuaca Ekstrem 2026

PALEMBANG, Gerbangberita.com — Pemerintah Kota Palembang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi cuaca ekstrem pada 2026. Langkah antisipatif dilakukan sejak dini melalui pembentukan tim tanggap bencana hingga tingkat kecamatan serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan kesiapan tersebut saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan sekaligus reaktivasi desk karhutla nasional 2026 di halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026).

“Apel kesiapsiagaan ini menjadi langkah penting dalam mengantisipasi karhutla, termasuk potensi kiriman asap dari daerah lain. Kami telah menyiapkan tim tanggap bencana dari tingkat kecamatan hingga OPD,” ujar Ratu Dewa.

Ia menambahkan, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas pemadam kebakaran menjadi kunci dalam memperkuat mitigasi serta respons cepat terhadap potensi kebakaran.

Apel tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Kegiatan ditandai dengan pemeriksaan personel dan peralatan, reaktivasi desk koordinasi nasional, serta simulasi penanggulangan karhutla secara terpadu.

Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa reaktivasi desk karhutla menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga dunia usaha dalam pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan pasca-karhutla.

“Presiden memberikan perhatian besar terhadap penanganan karhutla. Capaian yang sudah diraih harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, mengingat karakteristik lahan gambut, luasnya area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang. Meski demikian, tren karhutla menunjukkan penurunan signifikan, dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare pada 2025, dan sekitar 79 hektare pada periode Januari–April 2026.

“Penurunan ini patut disyukuri, namun tidak boleh membuat kita lengah. Ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih disiplin dan terpadu,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, musim kemarau diprediksi mulai Mei, dengan 12 kabupaten/kota masuk kategori rawan karhutla.

Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan seluruh perangkat, mulai dari operasional posko siaga, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga sistem komando lapangan yang efektif. Integrasi data serta pelaporan cepat juga menjadi kunci dalam penanganan titik panas.

Selain itu, peran dunia usaha turut ditekankan agar berkontribusi dalam upaya pencegahan karhutla di wilayah operasional masing-masing.

“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” kata Djamari.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan bantuan awal penanggulangan karhutla senilai Rp2,8 miliar, berupa motor trail pemadam, mesin pompa, serta perlengkapan pelindung diri bagi personel.

Apel kesiapsiagaan ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla terintegrasi sebagai bentuk kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi musim kemarau 2026 secara cepat, tanggap, dan terpadu.

Sumber : Dinas Kominfo Kota Palembang