MIND ID dan KPK Sepakat Integrasikan Sistem Pengaduan Korupsi
JAKARTA, GerbangBerita.com – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat penanganan pengaduan dugaan korupsi di lingkungan grup usaha pertambangan negara.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, di Jakarta, Kamis (5/11/2026). PKS ini berlaku selama lima tahun, dari 2026 hingga 2031.
Melalui kerja sama ini, sistem pengaduan internal MIND ID yang bernama OpenMIND diintegrasikan langsung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK.
Integrasi tersebut bertujuan membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan mineral dan batubara nasional, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Ruang lingkup kerja sama meliputi asistensi penyusunan aturan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi bersama, dan pertukaran informasi dengan standar kerahasiaan tinggi.
Maroef Sjamsoeddin mengatakan tata kelola yang bersih menjadi syarat utama agar mandat pengelolaan mineral nasional berjalan optimal.
“MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi,” kata Maroef.
MIND ID merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia. Anggota grupnya terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia.
Sementara itu, Eko Marjono menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai integrasi sistem pengaduan dapat meningkatkan efektivitas tindak lanjut pengaduan dan mendorong budaya antikorupsi di jajaran Grup MIND ID.
Kedua pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjaga efektivitas sistem yang dibangun. (*)