Kabut Asap Selimuti Madina, Aktivis HMI Sentil Pemkab dan DPRD

MANDAILING NATAL, GerbangBerita.com — Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mendapat sorotan dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mhd Muslimin. Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi menunjukkan langkah nyata dalam menangani kondisi tersebut.

Muslimin menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi udara, sumber asap, dan langkah perlindungan kesehatan. Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban ketika kabut asap masih menjadi persoalan.

“Jangan rakyat hanya diminta waspada, sementara penanganannya tidak jelas. Masyarakat butuh tindakan nyata, informasi kualitas udara yang terbuka, dan perlindungan kesehatan,” kata Muslimin, Jumat (16/10/2026).

Dalam pemberitaan ANTARA Sumatera Utara pada 14 Oktober 2026, BMKG dilaporkan mendeteksi sebaran asap di wilayah Sumatera Utara melalui citra satelit. Informasi BBMKG Wilayah I Medan juga mengarah pada kemungkinan asap dari Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Meski demikian, asal asap yang menyelimuti Madina masih perlu dipastikan.

Muslimin meminta Pemkab Madina menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala dan mengoordinasikan penanganan dengan instansi terkait. Anak-anak, lansia, dan warga yang rentan terhadap gangguan pernapasan, menurutnya, harus mendapat perhatian khusus.

Ia juga meminta penelusuran sumber asap dilakukan secara serius. Jika ditemukan pelanggaran lingkungan, penindakan harus didasarkan pada bukti dan diproses sesuai hukum.

Tak hanya pemerintah kabupaten, DPRD Madina juga diminta menjalankan fungsi pengawasan. Muslimin menilai DPRD perlu memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemkab harus bekerja, DPRD harus mengawasi. Jangan sampai kabut asap menyelimuti Madina, tetapi tanggung jawab justru tidak terlihat,” ujarnya.

Muslimin mengatakan penanganan kabut asap membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari tenaga kesehatan, sekolah, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan hingga masyarakat. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tetap harus mengambil peran utama dalam mengoordinasikan langkah penanganan.

Ia berharap persoalan ini tidak berakhir dengan imbauan yang berulang tanpa kejelasan tindak lanjut. Keterbukaan informasi, perlindungan warga, dan penelusuran sumber asap dinilai penting agar masyarakat mengetahui langkah yang sedang dilakukan pemerintah.

“Jangan ukur kerja pemerintah dari banyaknya bicara, tetapi dari tindakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Muslimin. (*)