Ketua FOSIKMAS Jabar Kritik Kebijakan Bantuan Pendidikan Pemprov, Minta MA Swasta Diakomodasi
BANDUNG, Gerbangberita.com – Ketua Forum Silaturahmi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (FOSIKMAS) Jawa Barat, Iyan Mahfudin, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa SMA/SMK swasta, namun belum mencakup peserta didik Madrasah Aliyah (MA) swasta.
Dalam keterangannya pada Sabtu (27/6/2026), Iyan menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, adanya bantuan khusus bagi siswa SMA/SMK swasta dapat mendorong calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri lebih memilih SMA/SMK swasta dibandingkan MA swasta.
Ia mengatakan kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada menurunnya jumlah pendaftar di Madrasah Aliyah swasta di berbagai daerah di Jawa Barat.
“Madrasah Aliyah telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional dan selama puluhan tahun berkontribusi mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Jika kebijakan ini terus diberlakukan tanpa memberikan perlakuan yang setara, maka banyak MA swasta berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru,” ujar Iyan.
Menurutnya, status Madrasah Aliyah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak semestinya menjadi alasan untuk mengesampingkan hak peserta didik yang merupakan warga Jawa Barat.
Iyan berpendapat pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang adil tanpa membedakan jenis satuan pendidikan yang dipilih.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melihat persoalan ini semata-mata dari aspek administratif kewenangan. Yang harus menjadi fokus adalah kepentingan anak-anak Jawa Barat agar memperoleh kesempatan dan dukungan pendidikan yang sama, baik di SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah,” katanya.
FOSIKMAS Jawa Barat juga meminta Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan mempertimbangkan memasukkan Madrasah Aliyah swasta ke dalam skema bantuan pendidikan daerah.
Menurut FOSIKMAS, langkah tersebut penting untuk menjaga prinsip keadilan, kesetaraan, serta mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan Islam yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pendidikan berbasis keagamaan kurang mendapatkan perhatian. Padahal Madrasah Aliyah memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Kami berharap Pemprov Jawa Barat dapat menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik,” tutup Iyan.
Catatan redaksi: Berita ini memuat pernyataan sikap dari FOSIKMAS Jawa Barat. Sesuai prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik, tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pihak terkait perlu dimuat apabila telah diperoleh.
