GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Alih Fungsi 800 Hektare HGU PT Sido Jadi
JAKARTA, GerbangBerita.com — DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN mengusut dugaan alih fungsi lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sido Jadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor KPK dan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, mengatakan lahan HGU PT Sido Jadi seluas sekitar 1.704 hektare diduga diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan massa aksi, sekitar 800 hektare di antaranya diduga digunakan untuk perkebunan ubi atau singkong.
“KPK harus menelusuri persoalan ini karena diduga terjadi ketidaksesuaian antara peruntukan HGU dan pemanfaatan lahan di lapangan,” ujar Sukri dalam orasinya.
Ia meminta KPK memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk manajemen PT Sido Jadi, untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pemanfaatan lahan tersebut.
Koalisi juga mendesak audit dan investigasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan dokumen perizinan serta verifikasi langsung ke lokasi. Sukri turut menduga adanya pihak yang melindungi persoalan tersebut, tetapi dugaan itu perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
Desakan serupa ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN. Koalisi meminta kementerian memeriksa status, peruntukan, dan penggunaan lahan HGU PT Sido Jadi guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
“Jika nantinya terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan HGU, harus ada tindakan tegas, termasuk pencabutan HGU sesuai aturan yang berlaku,” kata Sukri.
Ia menyatakan GARANSI dan AMPPUH siap berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan survei dan verifikasi lapangan. Menurutnya, pemeriksaan langsung diperlukan agar persoalan tersebut dapat dinilai berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koalisi menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum serta Kementerian ATR/BPN melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, naskah sumber belum memuat tanggapan dari pihak PT Sido Jadi maupun keterangan resmi KPK dan Kementerian ATR/BPN terkait dugaan tersebut.
Reporter : Imam
