EW-NCW Desak KSOP Evaluasi Konsesi PT BLL serta Soroti Dugaan Monopoli Di Tanjung Carat
PALEMBANG, GerbangBerita.com — Eksekutif Wilayah Nasional Corruption Watch (EW-NCW) Sumatera Selatan mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang mengevaluasi hingga mencabut konsesi PT Benua Lautan Lepas (BLL) di kawasan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor KSOP Kelas I Palembang, Kamis (8/10/2026). Massa menyoroti dugaan monopoli layanan kepelabuhanan, pungutan di luar wilayah konsesi, serta penetapan tarif yang dinilai perlu diperiksa.
Koordinator Lapangan II EW-NCW Sumsel, Difa, menuding adanya pengaturan layanan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) melalui satu pintu yang mengarahkan pengguna jasa kepelabuhanan ke PT BLL.
Menurut dia, mekanisme tersebut berpotensi membatasi persaingan usaha. EW-NCW pun meminta proses pemberian konsesi diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
“Cabut konsesi PT BLL yang disinyalir berafiliasi dengan Bomba Group,” teriak massa.
Selain dugaan monopoli, EW-NCW menyoroti pemungutan biaya jasa alih muat (transhipment) dalam kegiatan ship-to-ship (STS) yang disebut berlangsung di luar batas koordinat wilayah konsesi. Mereka meminta KSOP memeriksa lokasi kegiatan dan dasar hukum pemungutan biaya tersebut.
Koordinator Lapangan I, Solahuddin MK, turut mempersoalkan tarif Rp1.400 per ton yang disebut diterapkan PT BLL. Ia meminta penetapan tarif tersebut diperiksa, termasuk mekanisme konsultasi dengan asosiasi pengguna jasa dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, Koordinator Aksi Adi Nugroho mendesak KSOP melakukan audit investigatif terhadap pemberian konsesi, penerapan tarif, dan dugaan kegiatan usaha di luar wilayah yang diizinkan.
Menurut Adi, dugaan pemungutan biaya di luar wilayah konsesi juga perlu ditelusuri karena berpotensi berkaitan dengan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam aksi tersebut, massa diterima perwakilan KSOP Kelas I Palembang, Zainudin, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli (KBPP). Ia menyatakan aspirasi demonstran akan diteruskan kepada pimpinan KSOP yang sedang berada di Jakarta.
“Aksi kami terima dan akan disampaikan langsung ke pimpinan,” ujar perwakilan KSOP.
EW-NCW Sumsel menyatakan tengah menyiapkan laporan pengaduan resmi beserta dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Presiden RI, Menteri Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak perusahaan maupun oknum di lingkungan KSOP.
“Segera evaluasi dan cabut konsesi PT BLL di kawasan Tanjung Carat. Jika tidak, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Adi. (AL)
