Desak KPK Bertindak, Massa CACA Sumsel Demo di PN Palembang Soroti Dugaan Korupsi Pokir OKU
PALEMBANG, Gerbangberita.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (31/3/2026).
Dalam aksinya, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera menetapkan Bupati OKU, Teddy Meilwansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi fee Pokok Pikiran (Pokir) DPRD OKU yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Palembang.
Koordinator aksi, Reza Fahlepie, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol publik dalam mengawal jalannya proses hukum agar berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
“Aksi ini bagian dari peran serta masyarakat untuk memastikan penegakan hukum berjalan terbuka, adil, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018,” tegas Reza dalam orasinya.
Menurutnya, sejumlah fakta yang terungkap di persidangan dinilai mengarah pada adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana Pokir DPRD OKU. Mulai dari dugaan adanya perintah pencairan dana oleh legislatif kepada eksekutif, komunikasi antar pejabat terkait pengakomodiran Pokir, hingga indikasi aliran dana dari kontraktor sebagai kompensasi proyek APBD.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan adanya pemberian fee proyek dari pihak Dinas PUPR OKU yang disebut-sebut disalurkan melalui ajudan kepada kepala daerah, termasuk adanya permintaan dana THR yang bersumber dari kontraktor.
Atas dasar itu, CACA Sumsel menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, di antaranya mendesak KPK segera menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat sebagai tersangka, termasuk kepala daerah, meminta majelis hakim untuk lebih mendalami fakta-fakta persidangan secara objektif, serta mendorong aparat penegak hukum agar bertindak tanpa pandang bulu.
“Jangan ada tebang pilih. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
CACA Sumsel juga mengingatkan, jika tuntutan mereka tidak mendapat respon, aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan digelar, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi akan dilanjutkan ke Kantor KPK RI di Jakarta.
Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.
