“Pastikan Makanan Aman dan Bergizi, BGN Gelar Bimtek Penjamah Makanan MBG di 8 Wilayah”
Gerbangberita.com SUKABUMI – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yaitu KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember, dengan jumlah peserta mencapai sekitar 500 orang setiap harinya.
Acara dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak Indonesia sehingga kualitas penyediaannya harus menjadi perhatian bersama.
“Makanan bergizi adalah hak setiap anak Indonesia. Karena itu, kualitas pengolahan dan penyediaannya harus benar-benar dijaga agar aman, higienis, dan memenuhi standar gizi,” ujar Sony Sonjaya.
Menurutnya, pelaksanaan bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan serta keterampilan para penjamah makanan.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan di wilayah Sukabumi berlangsung di Ballroom Hotel Horison Sukabumi pada 7–8 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Itsnaini Fadila Sifa, S.Pd., M.Sc. selaku Staf Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II serta Yanti Likur, S.STP., M.Si. selaku Kepala Tata Usaha (KTU) KPPG Bogor.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), antara lain Kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), hingga juru masak.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dalam implementasi Program MBG.
Sony Sonjaya juga menyampaikan bahwa Program MBG saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, ditandai dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
“Sebagian besar SPPG diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bekerja di dapur menjadi langkah penting agar standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar pelatihan serupa ke depan dapat diikuti oleh seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG.
“Mulai dari penerimaan bahan, penyiapan, proses memasak, pemorsian, pendistribusian hingga pencucian peralatan harus memahami standar higienitas yang benar agar makanan yang disajikan benar-benar aman bagi penerima manfaat,” jelasnya.
Pada kesempatan pembukaan di wilayah KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos., M.M. menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
“Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh. Bukan hanya bahan makanannya yang berkualitas, tetapi cara mengolah, menyimpan, hingga menyajikannya juga harus memenuhi standar sanitasi,” tegasnya.
Menurutnya, melalui kegiatan Bimtek Penjamah Makanan dan percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan operasional dapur SPPG.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Mereka menyampaikan apresiasi atas inisiatif Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan bersama Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Para kepala KPPG menilai kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, tetapi juga terjamin dari sisi kualitas, keamanan, dan higienitas pangan.
Sejumlah Kepala KPPG daerah seperti Surabaya, Bogor, Sleman, dan Jakarta juga menekankan bahwa percepatan penerbitan SLHS merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat Program MBG.
Sertifikat tersebut tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari melalui penerapan standar higiene dan sanitasi secara konsisten di dapur SPPG.
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta para petugas pengolah makanan menjadi faktor kunci dalam memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni, S.Si., MSR menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.
“Kami ingin memastikan proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi berlanjut hingga terbitnya sertifikat dan penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG sekaligus meningkatkan kualitas pengolahan makanan.
“Dengan tata kelola yang baik, Program Makanan Bergizi Gratis diharapkan benar-benar menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas,” tandasnya.
