KOALISI AKTIVIS REVOLUSIONER SUMSEL TUNTUT EVALUASI DAN NON AKTIFKAN KEPALA BPK PERWAKILAN SUMSEL

PALEMBANG, Gerbangberita.com – Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumsel menyampaikan tuntutan agar BPK RI mengevaluasi kinerja, menonaktifkan, dan memeriksa Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel. Tuntutan itu akan disuarakan melalui aksi damai di halaman Kantor BPK Perwakilan Sumsel pada Kamis 18 Juni 2026.

KAR Sumsel menegaskan aksi tersebut bukan serangan personal. Menurut koalisi, BPK adalah pilar penting negara di bidang pengawasan keuangan. Karena itu kepemimpinannya harus dijaga dengan standar tertinggi transparansi dan akuntabilitas.

Tiga alasan utama dikemukakan koalisi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pengawas keuangan negara harus menjadi contoh keterbukaan kepada publik. Kedua, efektivitas pengawasan. Publik menuntut hasil audit yang berdampak langsung pada perbaikan tata kelola anggaran daerah.

Ketiga, kepercayaan publik. Kepala lembaga negara harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja dan komunikasi yang bersih. KAR Sumsel menilai evaluasi diperlukan untuk menjaga kredibilitas BPK Perwakilan Sumsel di mata masyarakat.

Koordinator Aksi Yayan Joker menyatakan, tuntutan konkret yang diajukan adalah mendesak BPK RI melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja pimpinan BPK Perwakilan Sumsel. Setelah evaluasi, KAR meminta BPK RI menindaklanjuti sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Korlap Aksi Reza Mars menambahkan, aksi damai 18 Juni 2026 rencananya diikuti sejumlah elemen masyarakat dan aktivis KAR di Sumsel. Mereka akan berkumpul di halaman kantor BPK Sumsel untuk menyuarakan aspirasi secara tertib dan damai.

Sementara itu Hendri Zikwan dari Ketua DPD Gempur sumsel menggarisbawahi pesan utama aksinya: “Satu suara, untuk tata kelola yang bersih”. Slogan itu menjadi penegasan bahwa gerakan ini fokus mendorong perbaikan institusi, bukan menyerang individu.

Koalisi berharap BPK RI merespons tuntutan secara profesional. Bagi KAR Sumsel, kredibilitas lembaga pengawas keuangan harus dijaga agar fungsi pengawasan anggaran negara dan daerah tetap berjalan optimal demi kepentingan publik. (**)